Terus Dipaksakan, Kasus Jro Kepisah Kuasa Hukum Sebut P21 Mencurigakan

DENPASAR - Keluarga besar Jro Gde Kepisah, melalui kuasa hukum mereka Prof. Dr. Drs. Agung Ngurah Agung, SH, MH, CLA, dengan tegas menolak penetapan status P21 kepada Anak Agung Ngurah Oka dalam sengketa tanah warisan. 

Mereka menilai kasus ini memiliki banyak intrik yang dipaksakan yang dapat merugikan klien serta mencoreng prinsip keadilan.

Baca juga: BNN RI Dan Citilink Sosialisasi Kampanye #Hidup100Persen

Menurut Agung, dasar hukum yang mendasari P21 ini dianggap mencurigakan dan dapat melukai rasa keadilan. 

"Dasar P21 ini ganjil dan berpotensi merusak keadilan yang harusnya dijunjung tinggi, " ujar Agung dalam konferensi pers Minggu (27/10/2024).

Baca juga: Tony Rosyid: Pemanggilan Anies Menampar Wajah Keadilan Negeri Ini

Agung mengkritik pihak penyidik yang dinilai belum memenuhi seluruh petunjuk jaksa sebelumnya. 

"Saya heran, apakah petunjuk jaksa saat P19 sudah terpenuhi? Ini penting, terutama untuk kasus tanah yang butuh penanganan cermat, " ujarnya.

Baca juga: 16 Ketua LPJK Provinsi Sepakat Ajukan Uji Materi Ke Mahkamah Agung

Lebih lanjut, Agung menegaskan pentingnya asas kepemilikan tanah sebagai faktor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, apalagi tanah tersebut telah dikuasai turun-temurun hingga empat generasi, menunjukkan nilai historis yang kuat bagi keluarga Jro Gde Kepisah. 

Tanah itu pun, lanjutnya, telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), yang merupakan dokumen dengan kekuatan hukum tertinggi berdasarkan UUPA.

Baca juga: Jubir MYL-SS Abd Kadir: KPK Umumkan LHKPN Calon Bupati Pangkep Nomor Urut 1 Muhammad Yusran lalogau

Selain itu, Agung menyebut surat dari Kejaksaan Agung yang menekankan perlunya bukti yang jelas sebelum melangkah lebih jauh. 

"Pelapor harus membuktikan hak atas tanah tersebut. Ini tugas aparat untuk cermat dan tidak terburu-buru, " tegasnya.

Baca juga: Oknum Pegawai Negeri Sipil BFF Dilaporkan Ke Polres Tanjungpinang Atas Dugaan Penipuan

Keluarga Jro Gde Kepisah berharap proses hukum berjalan transparan dan adil, serta menghindari pengaruh pihak yang diduga terlibat mafia tanah. 

Menghubungi Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana Putra, menyebutkan perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh penuntut umum, yang kemudian penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

"Saat ini penuntut umum sedang mempersiapkan surat dakwaan dan administrasi untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri, " ujarnya, senin (28/10/2024), melalui pesan elektronik.

Ia juga menginformasikan bahwa penuntut umun telah menyatakan berkas lengkap, sudah tentu alat bukti yang diperlukan untuk mendukung unsur pasal yang disangkakan sudah dipenuhi oleh penyidik.

"Tentang apakah alat bukti yang didapatkan, dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, nanti kita ikuti perkembangannya saat pembuktian di sidang pengadilan, " pungkasnya. (Ray)

Baca juga: Penolakan Omnibus Law, Kapolri Keluarkan TR Direktif Penanganan Unras Buruh